Rabu, 27 Mei 2009

Pemilu 2009, “Empat Partai Besar Perebutkan Depok”

Banyak pihak mengatakan, PKS paling sulit ditaklukkan di Depok, terutama karena partai ini memang partai yang lahir dari kalangan Kampus. Masa tradisionalnya datang dari kalangan Kampus yang sebarannya luas di Depok.
Bicara soal peluang, minus kempisnya suara PKS karena isu seputar akan kawinnya partai ini dengan Golkar, posisinya bisa tetap kuat. Apalagi, PKS menargetkan lebih 60 % suara, itu bukan tanpa alasan.
Partai lainnya, yang juga menargetkan perolehan suaranya yang cukup besar di Depok, selain PKS adalah Golkar dan Partai Demokrat. Mereka sama-sama membidik angka diatas 50 % dan 40% suara pemilih pada Pemilu Legislatif Kali ini. Dari kekuatannya, jelas Golkar lebih berpengalaman ketimbang Demokrat, namun persaingan ke tiga Parpol ini bakalan enak dilihat.
Golkar dan Demokrat berbagi kantong suara merata di daerah-daerah pemukiman, termasuk perumahan-perumahan instansi-instansi pemerintah, serta kompleks-kompleks. PDI dan PKS juga kebagian meski tak akan terlampau banyak di sini.
Yang tak bisa dipandang remeh adalah PDIP. Bisa dikatakan kekuatan Parpol ini, masuk ke wilayah abu-abu di Depok. Namun, saat berbagai jejak pendapat termasuk yang digelar di Depok menunjuk popularitas PDIP terus naik, bisa saja “moncong putih” jadi kuda hitam, 13 kursi suara yang ditargetkannya, bukan mustahil bisa terpenuhi.
PDIP dan PKS bakalan saling berbagi pemilih di sebaran seluruh wilayah Depok, terutama di masyarakat yang tinggal di perkampungan, sementara Golkar dan Demokrat sedikit punya basis masa di sini, sementara PAN dan PKB, setelah konflik internal di tubuh partai jadi makin terpuruk, usai PAN melahirkan PMB dan PKB terjadi dualisme.
Parpol seperti Gerindra dan Hanura, bisa jadi ancaman serius dari para Parpol-parpol besar yang sudah advance. Satu hingga lima kursi di DPRD kemungkinan akan diraih oleh kedua Parpol ini.
Jika demikian, maka PKS, PDIP, Golkar dan Demokrat mesti menghitung ulang target perolehan suaranya, mengingat Gerindra dan Hanura cukup populer, dibuktikan berbagai jejak pendapat menggunggulkan mereka di 10 besar.

“Parpol Siap Gairahkan Industri di Depok”
Ikravany Hilman, salah seorang pengurus DPC PDIP Depok kepada MD menyatakan, Pemilu saat ini, peran partai semakin kecil, semuanya ditentukan oleh oleh para pemilihnya. Berbeda dengan Pemilu tahun 2004.
PDIP hanya memberi 13 orang ditingkat Kota. Oleh karena itu, target perolehan suara PDIP di Kota Depok bisa dikatakan cukup realistis.
Yang menurutnya urgen saat ini bagi Kota Depok, segera dipikirkan agar PAD Depok yang jumlahnya masih sangat kecil, bisa meningkat, “ini juga salah satu concern dari PDIP,” tambahnya.
Sebab menurutnya, ketimbang menunggu tumbuhnya sektor investasi yang diperkirakannya belum akan pulih dalam waktu dekat, sebagai akibat krisis global langkah itu bisa diambil.
Disamping itu, Pemkot mau tidak mau mesti mengembangkan dunia pendidikan, agar masyarakat punya kesempatan untuk berubah, “ini cara yang paling penting, dengan pendidikan, kita punya kesempatan untuk merubah hidup. Sehingga, pendidikan jadi prioritas di Depok,” kata Alumni Fisip UI ini.
Program pendidikan bahkan mesti bisa menggratiskan hingga tingkat SLTA setidaknya, “ gratis bukannya gratis SPP, namun banyak pungutan,” katanya.
Program tersebut sudah menjadi semacam program bersama, atau paket oleh para Caleg PDIP maupun partai. Program ini, bahkan menurutnya akan mulai bergulir semenjak 2009 hingga 2014. Disamping itu, sebaiknya Pemkot memberi asuransi kesehatan bagi masyarakat Depok yang masih hidup, “itu akan lebih bermanfaat,” tambahnya.
Hal-hal tersebut akan meringankan beban hidup masyarakat. Artinya, jika pun pendapatan masyarakat belum bisa ditingkatkan, secara kualitas ada peningkatan kemudahan hidup, karena beban lainnya akan berkurang. Disamping itu, juga mesti ada alternative bagaimana memanfaatkan proyek-proyek pemerintah agar memanfaatkan tenaga para Warga Depok, karena proyek-proyek tersebut akan selalu ada, ketimbang menunggu investor, “setidaknya 50 % warga Depok bisa berkerja di proyek-proyek pemerintah itu,” tambahnya.
Jika lantas ada alibi bahwa masyarakat Depok kurang skill-nya bagi keperluan sektor industri untuk berkembang, maka sektor industri itu mesti menyediakan lembaga pelatihan atau BLK.
Sebagai tukarannya, pemkot dapat memberikan keringanan pajak bagi para pengusaha, termasuk kemudahan usaha, dan perijinannya.
Bahkan, Ikra menyatakan mungkin akan lebih baik, agar potensi daerah bisa ditingkatkan dengan melokalisir prostitusi dan perjudian, termasuk membangun sektor hiburan,“apapun itu, segala potensi jika berguna untuk pembangunan daerah tak ada salahnya dilegalisasi,” tambahnya. “Konsep lokalisasi, justru memudahkan pengawasan pemerintah, ketimbang tak terawasi seperti sekarang. Bahkan, jika itu dikelola, potensi sumbangannya ke APBD mungkin saja bisa sampai 10 %-nya,”katanya.
Salah satu, gaya hidup mungkin saja dari kalangan menengah ke atas, mesti didengar oleh Pemkot. PDIP juga concern dengan hal ini, tidak sekedar memikirkan wong cilik.
Sebab menurutnya, gaya hidup berarti “aspirasi” meski dari kalangan yang minoritas sekalipun, untuk itu, agar Depok lebih menggeliat, Perda-perda yang tidak mendukung iklim usaha, dengan segala konsekuensi, mesti dicabut.Sementara itu, Ketua DPD PKS Depok, H Mujtahid Rahman Yadi kepada MD, juga mengungkapkan hal senada, Depok akan berkembang jika terus mengembangkan iklim investasi yang lebih kondusif. DPD PKS menurut Jayadi juga menginisiasi hal ini, hanya terkait instrumennya, PKS melihat justru iklim investasi masih bisa digairahkan, tidak sekedar meminta peningkatan DAU.
Bahkan, pihak DPD juga sering mengingatkan Gubernur untuk segera merealisasikan janji-janjinya, terutama masalah pembukaan lapanga kerja, “beliau kan berencana membuka lapangan kerja agar bisa menampung1-2 juta orang,” tambahnya.
Bagi kalangan pengusaha, Jayadi menambahkan sejauh ini Gubernur Jawa Barat sudah memberikan peluang yang bisa dimanfaatkan kalangan pengusaha untuk memperoleh suntikan modal dengan agunan yang mudah, semenjak tahun 2009, kerjasama tersebut dilakukan dengan Bank Jabar.
Disamping itu, pihaknya juga sudah berencana agar pemberian perijinan yang dibutuhkan oleh kalangan pengusaha semakin dipermudah. Tujuannya, agar Depok bisa menjadi alternative tempat usaha. “Perijinan inilah yang selama ini sering dikeluhkan oleh kalangan pengusaha,” tambahnya. Berbicara masalah ekonomi menurutnya, tidak semata tanggungjawab partai atau pemerintah daerah saja, hal itu tidak bisa berdiri sendiri karena sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Salah satu produk yang sedang didorong untuk terus berkembang, adalah Belimbing Depok. Sayangnya meski berkembang, sektor agrobisnis yang satu ini efeknya belum bisa dirasakan sebagai penambah peningkatan ekonomi Kota Depok secara signifikan.Untuk itu, pihaknya juga mendorong agar terjadi “terobosan-terobosan” baru, semisal pengembangan sentra industri Konveksi. Pihaknya juga sudah berencana mengembangkan pembangunan, termasuk infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang lebih merata di Depok. Dia berpikir, kawasan Depok terutama Margonda, sudah memasuki titik kejenuhannya, ditandai tumbangnya pusat perbelanjaan besar berganti dengan yang baru, dan begitu seterusnya. Pemkot menurut Jayadi, mesti pandai melihat peluang pemerataan sentra-sentra bisnis, selama ini hanya Margonda yang berkembang. “ini sebagai tanda kurang optimalnya penataan kota,” tambahnya.
Dia mengharapkan, ke depannya dengan adanya akses tol yang baru baik Desari maupun Cijago, akan merangsang tumbuhnya akses-akses bisnis yang baru. Namun, lagi-lagi menurutnya justru pemerintah pusat yang pegang peran mempercepat atau menunda pembangunan tol. Pemerintah daerah tidak berwenang untuk menginterfensi.
Target politik PKS sendiri untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2009 ini, mencanangkan target 63 % suara atau setara dengan 30 kursi di DPRD, dari situ diharapkan sekitar 600.000 suara bisa didulang oleh PKS.

0 komentar:

Poskan Komentar